Cara Membuat Sertifikat Tanah atau Properti dan Jenis Jenis Properti

Properti.handy.co.idCara membuat sertifikat tanah. Kelengkapan data menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi ketika kamu ingin membeli properti. Salah satunya adalah sertifikat.

Tetapi, mengurus sertifikat properti sendiri tidak mudah. Apalagi ada banyak prosedur yang harus dilakukan sehingga terkesan merepotkan.

Belum lagi ditambah dengan banyaknya jenis-jenis sertifikat properti yang ada serta tingkatan surat kepemilikan tanah. Hal ini tentunya dapat membingungkan banyak orang.

Lalu, apakah sertifikat properti yang kamu miliki sudah sesuai dengan keperluannya? Dan bagaimanakah cara mengurus sertifikat properti?

Untuk itu, sebaiknya kamu membaca penjelasan berikut tentang jenis-jenis sertifikat properti dan cara mengurusnya. Berikut adalah rinciannya.

cara membuat sertifikat tanah

Jenis Jenis Sertifikat Properti

Jenis Jenis Sertifikat Properti Yang Harus Kamu Miliki

1. Sertifikat Hak Milik

Sertifikat Hak Milik atau SHM adalah sertifikat kepemilikan secara penuh seseorang atas satu lahan atau tanah si pemegang sertifikat.

Tidak adanya campur tangan pihak lain atau kemungkinan kepemilikan pihak lain menjadikan sertifikat ini sebagai bukti kepemilikan paling kuat atas satu lahan.

Hak Milik bisa diperjualbelikan atau dijaminkan sebagai agunan atas utang.

Berbeda dengan Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) yang terbatas oleh waktu, kepemilikan SHM sendiri tidak terbatas waktu atau selamanya.

SHGB akan dibahas lebih lanjut pada poin berikutnya. Jika nanti ada masalah ke depannya, pemilik SHM adalah pemilik sah menurut hokum yang berlaku.

SHM juga bisa dijadikan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman ke bank.

SHM sendiri hanya diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia (WNI).

Hak Milik satu lahan bisa dicabut atau hilang apabila lahan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan negara, dihibahkan kepada negara atau bisa juga karena hak milik tidak dimiliki oleh WNI.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB adalah jenis sertifikat untuk para pemegang sertifikat yang hanya bisa memanfaatkan satu lahan untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan.

Kepemilikan lahan HGB sendiri dipegang seutuhnya oleh negara.

Biasanya, batas waktu SHGB sendiri mempunyai batas waktu 20 sampai 30 tahun dan bisa diperpanjang.
Setelah melewati batas waktu yang ditentukan, pemilik sertifikat harus mengurus perpanjangan SHGB.
Lahan dengan status HGB bisa dimiliki oleh orang luar negeri atau non-WNI.

Pemilik sertifikat lahan HGB tidak mempunyai kuasa atas tanah dan tidak bisa mewariskannya ke keturunan, berbeda dengan SHM.

Meskipun demikian, SHGB juga bisa dijadikan sebagai jaminan saat mengajukan pinjaman ke Bank.

HGB sendiri bisa diubah statusnya menjadi Hak Milik.

Tentang detail tata cara mengubah HGB menjadi Hak Milik akan dibahas di bawah ini.

3. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun

Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun / SHSRS adalah sertifikat kepemilikan seseorang atas rumah atau unit vertikal di rumah susun yang didirikan di atas tanah kepemilikan bersama.

Kepemilikan ini digunakan untuk memberikan dasar kedudukan atas benda tidak bergerak yang menjadi objek kepemilikan di luar unit seperti pada lahan parkir.

4. Girik

Girik adalah jenis jenis administrasi desa yang menunjukkan penguasaan atas lahan untuk kebutuhan administrasi perpajakan, bukan sertifikat atas kepemilikan tanah.

Informasi berupa luas tanah, nomor dan juga pemilik hak karena jual beli ataupun waris tertera dalam girik.

Pemilik girik disarankan untuk mengurus sertifikat lahan dikarenakan kepemilikan girik harus ditunjang dengan bukti-bukti lain seperti Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Tanah.

5. Akta Jual beli (AJB)

Akta Jual Beli (AJB) sebenarnya bukan merupakan sertifikat. Berkas ini hanyalah perjanjian jual-beli dan merupakan bukti pengalihan hak atas tanah setelah dilakukan transaksi jual-beli.

AJB bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk kepemilikan tanah. Baik berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan ataupun Girik.

Artikel terkait :

Cara mengurus IMB

Sangat mungkin terjadi pada penipuan AJB ganda pada bukti kepemilikan AJB, akan lebih baik jika AJB diubah menjadi sertifikat hak milik / SHM atau SHGB secepat mungkin.

Mengurus Pengubahan HGB menjadi Hak Milik dan Biaya Pengurusannya

SHGB bisa diubah menjadi SHM jika di atas lahan atau tanah sudah didirikan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal.

Peningkatan status ini dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri untuk peningkatan hak milik sesuai ketentuan yang berlaku, yakni mempunyai Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.

Jika kamu memiliki dana lebih, kamu bisa menggunakan jasa notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengurus perubahan status tanah tersebut.

Tapi, dengan menggunakan jasa tersebut tentunya kamu harus memiliki dana lebih.

Kamu juga bisa mengurusnya sendiri dan mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tempat tanah tersebut berada.

Untuk bisa mengurusnya sendiri, ada baiknya jika kamu menyimak prosedur berikut:

1. Melengkapi Berkas

Untuk pengurusan yang dilakukan sendiri, kamu perlu menyiapkan kelengkapan berkas yang ada. Biasanya kamu akan diminta untuk memenuhi fotokopi IMB, KTP asli dan fotokopi dan juga fotokopi SPPT PBB serta dokumen aslinya.

Bila tidak mempunyai IMB, kamu bisa menggantinya dengan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa bangunan kamu gunakan sebagai rumah tinggal.

Bila kamu menggunakan jasa orang lain untuk mengurusnya, kamu juga akan diminta untuk melampirkan Surat Kuasa, fotokopi dan dokumen asli KTP penerima kuasa.

2. Surat Permohonan yang ditujukan ke BPN

Kamu perlu membuat dan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor BPN setempat.

Surat ini akan lebih baik jika sudah diproses sebelum kamu mengajukan peningkatan status sertifikat dari SHGB menjadi SHM.

Kamu juga perlu menyiapkan beberapa lembar fotokopinya.

3. Membayar Biaya dari Penerimaan Bukan Pajak

Kamu akan dikenakan biaya untuk peningkatan status HGB menjadi Hak Milik. Biaya ini sebagai pemasukan kas negara.

Besaran yang dikenakannya juga tergantung pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. Rumus perhitungannya adalah:

2% x (NJOP tanah – Rp 50 juta).

Perlu diingat bahwa, 50 juta merupakan angka variabel untuk daerah Tangerang. Angka variabel ini bisa berbeda tergantung dari daerahnya.

Contohnya, di Bekasi sebesar Rp 30 juta dan Jakarta Rp 630 juta.

Sebagai contoh: penghitungan tanah yang berada di Tangerang:

Luas tanah kamu 145 m2 dan NJOP Rp 1.300.000 per meter persegi. Maka, NJOP tanah = 1.300.000 x 145 = 188.500.000.

Jadi, biaya yang dikenakan untuk peningkatan SHGB menjadi SHM ialah:

2% x (Rp188.500.000 – Rp50.000.000) = Rp 2.770.000

Tahap tahap Mengurus Sertifikat Tanah yang Mudah

Bukti autentik yaitu sertifikat sangat penting untuk dimiliki saat kamu memiliki tanah dan bangunan.

Sertifikat sendiri diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah masing-masing tempat tanah atau bangunan tersebut berdiri.

Dalam peraturan, sertifikat merupakan surat tanda bukti atas tanah dan bangunan. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sertifikat tanah dibuat menjadi dua rangkap; satu rangkap dimiliki dan disimpan oleh kantor BPN sebagai buku tanah, dan rangkap lainnya dipegang oleh pemilik sebagai bukti kepemilikan tanah dan bangunan.

Cara Membuat Sertifikat Tanah

Pembuatan sertifikat tanah membutuhkan proses yang lumayan panjang. Maka dari itu banyak yang membuat lewat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Hanya saja, hal ini tentunya akan membuat kamu mengeluarkan dana yang berlipat.

Kamu selaku pemilik tanah bisa saja mengurus sertifikat ini sendiri. Walaupun harus sabar karena prosesnya yang panjang, mengurus sendiri sertifikat tanah tentunya bisa menekan nominal pengeluaran.

1. Siapkan Dokumen

Siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pembuatan sertifikat tanah. Syarat-syarat yang harus disiapkan antara lain:

  • Sertifikat Asli Hak Guna Bangun (SHGB),
  • Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK),
  • SPPT PBB dan
  • Surat pernyataan kepemilikan lahan.

2. Ke Kantor BPN

Datangilah kantor BPN yang sesuai dengan lokasi daerah tanahmu. Di sana, kamu bisa mengambil formulir pendaftaran. Setelah itu kamu perlu membuat janji dengan petugas untuk mengukur tanah.

3. Penerbitan Sertifikat Tanah

Setelah pengukuran tanah dilakukan, kamu akan mendapat dokumen tambahan berupa Surat Ukur Tanah.
Lampirkan surat ini dalam dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Kamu akan diminta untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

Hal terakhir yang perlu kamu lakukan adalah menunggu. Waktu penerbitan sertifikat tanah biasanya memakan waktu setengah sampai satu tahun.

Ada baiknya jika kamu memastikan secara berkala ke petugas BPN kapan sertifikat tersebut terbit dan bisa diambil.

Mengurus Surat Tanah Yang Hilang Dengan Cermat

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang membuktikan status kepemilikan seseorang atas sebidang tanah.
Oleh karena itu, dokumen penting tersebut akan lebih baik bila dijaga supaya tidak rusak ataupun hilang.

Tapi terkadang, walau sudah disimpan dengan baik, sertifikat ini bisa saja hilang atau rusak. Hilangnya sertifikat tersebut tak membuat kepemilikanmu atas tanah juga ikut hilang.

Ini karena sertifikat yang kamu miliki merupakan salinan dari buku tanah yang disimpan di kantor BPN di wilayah tanah tersebut berada.

Jadi, kamu hanya perlu untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada BPN tempat sertifikat tersebut dibuat.

Jika persyaratan serta prosedur sudah dipenuhi, nantinya BPN akan kembali menerbitkan sertifikat tanah pengganti.

Lalu, Siapa Saja Pihak yang Berhak Mengurus Kehilangan Sertifikat Tanah?

Sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang bisa diterbitkan setelah adanya permohonan dari pemegang hak atas tanah.
Permohonan penggantian sertifikat tanah yang hilang bisa diajukan oleh:

1. Pemegang Hak

Permohonan sertifikat pengganti hanya bisa dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak seluruhnya dalam buku tanah yang bersangkutan.

Atau oleh pihak lain yang merupakan penerima hak berdasar Akta PPAT.

2. Ahli Waris Pemegang Hak

Bila pemegang hak sudah meninggal dunia, maka sertifikat pengganti bisa diajukan oleh ahli warisnya.
Ahli waris bisa melampirkan surat tanda bukti sebagai ahli waris, peraturan ini tertuang dalam Pasal 57 ayat 3 PP 24/1997.

Surat tanda bukti sebagai waris ini bisa berupa Akta Keterangan Hak Mewaris atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Surat Kematian pemegang hak juga perlu dilampirkan sebagai dokumen penunjang yang sah.

Sebagai catatan saja, proses pengurusan bisa diserahkan kepada pihak lain seperti notaris/PPAT.

Walaupun demikian, pemohon pengajuan sertifikat pengganti tetap harus pihak yang memenuhi persyaratan di atas. Pemohon hanya diperlukan kehadirannya saat diambil sumpah di Kantor BPN.

Demikianlah penjabaran tentang cara membuat sertifikat tanah, dan beberapa tulisan tentang jenis jenis sertifikat properti. Artikel selanjutnya kami akan menjelaskan tentang cara mengurus sertifikat tanah dari ajb. Artikel ini dapat di share ke teman-temanmu agar mereka juga tahu. Terimakasih.

Cara Membuat Sertifikat Tanah atau Properti dan Jenis Jenis Properti | ahmad handi | 4.5